ruhullaw

When you believe in God, Trust the Law, cause the Law made by man who created by God

  • December 2016
    M T W T F S S
    « Feb    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  
  • Blog Stats

    • 495 hits

Anak sebagai Terdakwa: Masihkah Pantas Dipenjara?

Posted by Ruhullaw 1980 on February 2, 2011

Hukum pidana bukan hanya tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana. Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh lembaga pemasyarakatan.

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparatur penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrument pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.[1]

Hukum pidana ini berlaku untuk setiap orang kecuali untuk orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit ( pasal 44 KUHP). Anak merupakan subyek hukum pidana yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Apabila anak-anak berhadapan dengan hukum, maka potensi hak-haknya dilanggar oleh negara lebih besar ketimbang orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Potensi ini dikarenakan anak merupakan sosok manusia yang dalam hidup kehidupannya masih menggantungkan pada intervensi pihak lain. Read the rest of this entry »

Posted in My Papers | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Penggunaan Data Elektronik sebagai Alat Bukti

Posted by Ruhullaw 1980 on February 1, 2011

– B.R.Azam,SH.MH –

Dewasa ini di dalam proses persidangan pengadilan di Indonesia muncul fenomena penggunaan data elektronik sebagai alat bukti. Namun penggunaan data elektronik sebagai alat bukti ini belum biasa digunakan sehingga kemunculannya pun masih menuai pro dan kontra mengenai validitasnya.
Masalah pengakuan data elektronik menjadi isu yang menarik seiring dengan penggunaan teknologi informasi yaitu internet di masyarakat. Beberapa Negara seperti Australia, China, Jepang dan Singapura telah memiliki peraturan hukum yang memberikan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan.
Dalam praktek bisnis, keberadaan dokumen elektronik ini menjadi satu konsekuensi dengan perkembangan teknologi. Bahkan dalam kegiatan bisnis, dokumen elektronik disamakan kedudukannya dengan tulisan asli. Selain itu dalam praktek bisnis keberadaan dokumen elektronik memang tidak bisa dihindari. Bahkan teransaksi ekspor dan impor antar Negara sudah sejak lama menggunakan EDI (Electronic Data Interchange). Indonesia sendiri sudah menggunakan EDI sejak tahun 1967. Dalam konteks ini Indonesia tidak dapat dikatakan ketinggalan dalam menggunakan data elektronik sebagai bukti transaksi. Read the rest of this entry »

Posted in My Papers | Tagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

>Fenomena Tindak Pidana Korupsi dalam Masyarakat Indonesia

Posted by Ruhullaw 1980 on January 28, 2011

>

– B.R.Azam,SH.MH –

<!–[if !mso]> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } <![endif]–>

Masyarakat dan hukum adalah dua sisi yang berhubungan erat. Kehidupan bermasyarakat pun tidak selamanya berjalan dengan lancar dan untuk menertibkan kehidupan masyarakat itulah disusun norma-norma yang kemudian berkembang menjadi suatu aturan-aturan yang mengikat dan mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya yang dikenal dengan istilah hukum. Sanksi ini bisa berbentuk sanksi pidana yang  dimaksudkan sebagai upaya untuk menjerakan para pelaku kejahatan dan mencegah orang lain berbuat sama.
Penjatuhan pidana atau pemidanaan (sentencing) adalah dalam rangka memenuhi pergaulan hidup yang baik. Sanksi pidana dapat bertindak dan berlaku sebagai aturan utama (primary rules) akan tetapi bukan semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan dendam terhadap perlakuan orang-orang yang melanggar hukum melainkan sebagai ultimum remedium.dan juga upaya pemberian pengayoman atau perlindungan kepada masyarakat dan bimbingan kepada terpidana untuk sadar hukum atau insyaf supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik [1]
Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem untuk menangulangi kejahatan di dalam masyarakat. Penanggulangan kejahatan di masyarakat berhubungan dengan penegakkan hukum. Sedangkan Penegakkan Hukum selalu diidentikan dengan Penegak Hukum itu sendiri dalam hal ini adalah Polisi, Jaksa dan Hakim yang bermuara pada Peradilan.
Dunia peradilan Indonesia saat ini menghangat dengan terkuaknya berbagai kasus korupsi yang berpotensi merugikan keuangan Negara. Mulai dari Pengusaha seperti Bob Hasan, Anggota DPRD, Pejabat Pemerintahan di daerah, oknum aparat Penegak Hukum  sampai si fenomenal Gayus Tambunan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Kalau berbicara tentang korupsi, seringkali respon dari kebanyakan masyarakat hanya datar – datar saja, bahkan ada yang menganggap biasa, lain halnya kalau berbicara tentang seorang pencopet atau maling ayam yang tertangkap, maka hujatan dan sumpah serapah terhadap pencopet dan maling sial tersebut akan berhamburan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi ? Apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 31 tahun 1999. jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  belum mampu mengatur masyarakat?ataukah moral masyarakat Indonesia masih memiliki toleransi terhadap korupsi?
Korupsi dalam Pandangan Hukum
Sejak keberhasilan gerakan reformasi melanda bangsa Indonesia, sebutan “supremasi hukum” menjadi kata yang paling sering diucapkan dan didengar. Istilah ini akan selalu menjadi obyek kajian yang menarik dan tidak ada habis-habisnya . Hal tersebut disebabkan karena masalah supremasi hukum adalah bukti nyata proses penegakan hukum suatu bangsa.
Hukum sebagai aturan, norma, dan kaidah akan selalu mempunyai posisi yang khas, ia langsung berada dan bekerja ditengah-tengah masyarakat. Keberagaman cita rasa masyarakat yang terkemas dalam budaya tradisional dan modern akan menyatu dalam suatu dimensi hukum.
Dalam kehidupan nyata, kita mengenal istilah “hukum jalanan” dan “hukum gedongan”. Biasanya penegak hukum jalanan adalah polisi, sedangkan jaksa, advokad dan hakim kita kenal dengan penegak hukum gedongan. (Satjipto Rahardjo, Prof. -Media Indonesia–).
Karena posisi yang unik itu keberadaan hukum dapat memberikan dampak bagi lingkungan di sekitarnya. Atau mungkin “sugesti moral”, terutama bagi dinamisasi kehidupan bermasyarakat, antara hukum dan masyarakat, penjahat dengan pejabat, orang baik-baik, atasan dan bawahan, sesungguhnya tidak akan ada tirai pembatas (penghalan). Oleh karena itu, kita biasa mengatakan hukum bersifat dogmatis dan universal.
Posisi yang khas tersebut, membawanya langsung di tengah-tengah kejadian dan pengalaman empirik masyarakat. Salah satu aspek dari demikian itu adalah keberadaan hukum di tengah-tengah dinamika perubahan nilai, sikap dan akhirnya perilaku yang harus dihadapi oleh hukum.
Hukum harus mampu mencerna segala perubahan secara tenang dan baik-baik. Kita sekarang berada di tengah-tengah perubahan yang boleh dikatakan “berkualitas akut”. Globalisasi, dunia tanpa pembatas, skenario elit politik, suksesi, korupsi, kolusi, nepotisme, supremasi hukum, demokratisasi, HAM, disintegrasi bangsa dan intrik-intrik politik, yang kesemuanya harus dihadapi oleh hukum.
Masalah korupsi  terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan social, maslah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan social ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem budaya politik, masalah mekanisme  pembangunan dan lemahnya birokrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik[2].
Hukum menurut Roscoe Pound melindungi 3 hal pokok yaitu :
1.      Public Interest
2.      Social Interest
3.      Private Interest
Menurut Pound  social interest menyangkut perlindungan masyarakat terhadap kerusakan moral dan peraturan terhadap korupsi menjadi hal penting.
Undang-undang No. 31 tahun 1999. jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan landasan hukum bagi masyarakat dan penegak hukum untuk menyikapi perilaku korupsi yang semakin mewabah. Sesuai fungsinya, hukum dapat berperan sebagai alat rekayasa social (law as a social engineering).
 Hukum tidak hanya merupakan unsur “tekstual” saja, yang dipandang dari kacamata Undang-undang. Namun hukum juga merupakan unsur “kontekstual”, yang dapat dilihat dari prespektif yang lebih luas. Hukum diderivasi dari kaidah moral dan kaidah moral merupakan kaidah terpenting dari kaidah yang ada.
Pemahaman ini seharusnya membawa ke arah lebih baik dari masyarakat dalam menyikapi perilaku-perilaku korupsi. Keberadaan Undang-undang No. 31 tahun 1999. jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukanlah sesuatu yang ada tanpa melalui proses penyerapan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sebab Hukum yang berlaku yang mengatur masyarakat tidak mengalir secara langsung  dari dasar hukum normatif. Prinsip-prinsip abstrak itu harus dikonkretkan dalam suatu tata hukum tertentu supaya berlaku.[3]
Korupsi sebagai Cerminan Moral Masyarakat
Moral adalah keseluruhan kaidah dan nilai  berkenaan dengan ikhwal baik atau perbuatan baik manusia. Manusia individual tumbuh dalam suatu masyarakat tertentu, yang didalamnya sudah ada sistem-sistem konseptual tentang moral dan hukum. Karena manusia tumbuh di dalamnya maka ia menyerap sistem-sistem itu menjadi bagian dari dirinya. Ia belajar bahasa moral dari suatu masyarakat tertentu dan pemahaman moralnya dengan itu terbentuk.[4]
Untuk menjadi manusia dalam arti normative – yuridis, yakni untuk menjadi subjek moral manusia perlu memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat itu adalah bahwa manusia harus bebas untuk bertindak dan bertanggungjawab atas apa yang terjadi. Bebas untuk bertindak memang ada hubungan dengan kemampuan manusia untuk berfikir dan mempertimbangkan pilihannya, akan tetapi terutama dengan kemungkinannya untuk bertindak sesuai dengan kemauannya.

Maka adanya atau tidak adanya kemungkinan untuk bertindak secara bebas menentukan apakah manusia menjadi pelaku moral ( causa moralis) atau tidak. Seandainya manusia tidak bebas lagi, maka norma-norman tidak berlaku lagi, dan manusia bukan pelaku moral lagi



[1] Teguh Sulistia, “System Pembuktian Gratifikasi Dalam Perkara Pidana Korupsi” KANUN NO.42 Edisi Agustus 2005, hal.328
[2] Barda NAwawi Arief, Kapita Selekta  Hukum Pidana, Alumni Bandung, 2003.
[3] Theo Huibers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yayasan KanisiusYogyakrta, 1982, hal. 294
[4] JJ.Bruggink,alih bahasa oleh Arief Sidharta, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,, 1996.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

>Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Posted by Ruhullaw 1980 on January 28, 2011

>

– B.R.Azam,SH.MH –
Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (recht staats) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (macht staats).  Hal ini terdapat dalam UUD 1945 sehingga setiap tindakan baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun rakyat haruslah berdasarkan pada hukum.
Hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan. Dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dikenal adanya 2 jenis lapangan hukum yaitu lapangan hukum privat dan lapangan hukum publik. Hukum Pidana sebagai bagian dari lapangan hukum publik memiliki suatu kodifikasi tersendiri yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Dewasa ini KUHP memasuki usia 60 tahun lebih. KUHP saat ini merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia yang dulunya bernama W.v.S. (Wetboek van Straftrecht) dan berlaku berdasarkan asas konkordansi. Seperti halnya manusia, semakin tua usia semakin banyak terungkap sisi lain kehidupan. Cobaan datang silih berganti, terkadang muncul di antara titik lemah dan keraguan manusia untuk bertindak.

KUHP yang sudah berumur dan belum berubah sejak dahulu dipandang dapat menghambat Pembinaan hukum nasional yang secara bertahap terus menerus ditingkatkan dalam rangka pembaharuan hukum dan pembinaan tertib hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam jangka panjang. Oleh karena itu perumusan kembali KUHP menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan pembaharuan hukum pidana Indonesia.
Perumusan KUHP dalam bentuk Rancangan KUHP dimulai sejak tahun 1958 dengan terbentuknya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang kemudian diubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sejak itu disusun Konsep Rancangan KUHP Buku I, Konsep KUHP tahun 1972, Konsep KUHP tahun 1982/1983, Konsep KUHP tahun1987/1988, Konsep KUHP tahun1991/1992, Rancangan Undang-undang KUHP tahun 1999/2000 dan sekarang Rancangan Undang-undang KUHP tahun 2004.
Konsep Rancangan KUHP ini tidak terlepas dari pemikiran bahwa karakteristik Hukum di Indonesia merupakan adopsi dari tatanan sosial masyarakat yang tercermin dalam tata laku hidup dan kehidupan bersosialisasi dalam ranah keragaman Masyarakat Indonesia yang  heterogen. Keberadaan Hukum Adat sebagai hukum yang hidup itu tidak dapat dipungkiri peranannya sebagai suatu kerangka dasar penyusunan hukum  nasional di masa yang akan datang.
Eksistensi Hukum Adat di Indonesia
Hukum Adat merupakan hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam kurun waktu mulai terbentuknya masyarakat. Hukum Adat terbentuk karena adanya interaksi antar warga masyarakat dalam suatu wilayah tertentu sehingga berlakunya hukum adat mengikat hanya untuk warga masyarakat dan dalam wilayah tertentu.
Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat berasal dari kebudayaan masyarakat. Pada hakikatnya kebudayaan itu  mempunyai tiga perwujudan yaitu : pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma peraturan dan sebagainya. Kedua, kebudayaan dapat mewujudkan diri sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, kebudayaan dapat berwujud sebagai benda-benda hasil karya manusia.[1]
Sistem nilai-nilai budaya bangsa terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat yang merupakan warga kebudayaan yang bersangkutan yang berfungsi sebagai pedoman untuk berbuat atau tidak berbuat. Menurut Soepomo, didalam hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat dan perbuatan ilegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum diperkosa.[2] Sedangkan menurut Teer Haar BZN bahwa yang dianggap suatu pelanggaran ialah setiap gangguan segi satu terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materil dan imateril orang-seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan. Tindakan demikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat, karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang.[3]
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut adanya suatu kesamaan bahwa pada suatu tindak pidana adat itu merupakan tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu guna memulihkan ketentraman dan keseimbangan itu maka terjadilah reaksi-reaksi adat. Reaksi-reaksi adat untuk mengembalikan keadaan magis yang diganggu dan meniadakan keadaan sial yang ditimbulkan oleh Pelanggaran adat.[4]
Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat pada zaman Hindia Belanda ialah pasal 131 I.S. jo A.B. (Algemenn Bepalingen van Wetgeving). Sedangkan semasa berlakunya UUD 1950 yaitu pada pasal 32, pasal 43 ayat 4, pasal 104 ayat 1 , pasal 14 ayat 3 dan pasal 16 ayat 2. Pengaturan lain juga terdapat dalam Undang-undang Darurat No.1 tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil Pasal 5 ayat 3 sub b. Namun sesungguhnya tidak diperlukan dasar hukum yang diambil dari ketentuan undang-undang sebab hukum adat itu hukum yang asli dan sesuatu yang asli itu berlaku dengan sendirinya kecuali ada hal-hal yang menghalangi berlakunya.[5]
2.2. Perbedaan Pokok antara KUHP dan Hukum Pidana Adat
Pada awalnya  terjadi dualisme dalam KUHP yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang No.1 tahun 1946 yang menyatakan bahwa W.V.S.  berlaku  untuk bekas daerah Republik Indonesia Yogya dan W.v.S.v.I. berlaku bagi  daerah-daerah yang dulunya dikuasai Belanda. Namun sejak dikeluarkannya Undang-undang No.73 tahun 1958 menandai berakhirnya dualisme itu dan menyatakan  bahwa Undang-undang No.1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
Hukum Pidana Adat  berasal dari kebudayaan masyarakat dan proses terbentuknya pun mengikuti perkembangan masyarakat adat setempat. Oleh karena itu hukum yang berlaku pun dikenal hidup dalam masyarakat setempat.
KUHP dan Hukum Pidana Adat memiliki karakterik perbedaan dikarenakan latar belakang terbentuknya pun berbeda. KUHP berasal dari warisan kolonial Belanda yang diadopsi dari Perancis sedangkan Hukum Pidana Adat  berakar dan bersumber dari masyarakat itu sendiri.
Beberapa perbedaan pokok antara sistem hukum pidana dalam KUHP dan sistem pidana adat antara lain :
1.   Subyek Hukum
Subyek Hukum dalam KUHP hanyalah seorang man usia dan tidak berlaku bagi Persekutuan hukum Indonesia seperti Desa, kerabat atau famili. Sedangkan dalam Hukum pidana adat, diantaranya di daerah Minangkabau, Tanah Gayo, Nias, Kalimantan, Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok adalah sering terjadi apabila terjadi kejahatan di kampung daerah asal penjahat itu atau di kampung tempat terjadinya pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing maka  kerabat si penjahat diharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan warganya.
2.   Kesengajaan atau Kesalahan
KUHP mengandung prinsip bahwa seseorang  hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja ataupun dengan kealpaan. Sedangkan dalam Hukum Pidana Adat unsur kesalahan ini tidak merupakan syarat mutlak bahkan tidak perlu adanya pembuktian tentang kesengajan atau kesalahan.
3.   Pelaku Kejahatan
Pelaku kejahatan yang diatur oleh KUHP membedakan antara turut serta (mededaderschap), membujuk (uitlokking) dan perbantuan (medeplictigeheid) seperti tercantum dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Dalam Hukum Pidana Adat tidak dikenal adanya pembedaan itu karena siapa saja yang turut serta menentang/melanggar peraturan adat maka harus memenuhi usaha yang diputskan pemuka adat dalam memulihkan kembali hukum adat yang ternoda.
4.   Delik Percobaan
KUHP mengenal adanya suatu kejahatan yang dilakukan namun tidak selesai bukan karena kehendak si pelaku atau lebih dikenal dengan delik percobaan. Sedangkan Hukum Adat tidak menghukum seseorang  karena mencoba melakukan kejahatan. Sebagai contoh dalam hukum adat, apabila ada seseorang ingin membunuh orang lain dengan  memanah, namun ternyata orang itu hanya terluka maka si pelaku tidak dikenai hukuman mencoba membunuh namun hukuman karena melukai orang lain.
5.   Sifat pelanggaran
KUHP menganut  sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan lebih dahulu (prae existence regels) sedangkan hukum pidana adat tidak menganut sistem itu karena  delik yang telah ditetapkan tidak berlaku sepanjang masa. Lahirnya suatu delik adat diikuti hilangnya delik adat yang lain. Jadi berkembang mengikuti pola peradaban masyarakat adat itu.
Hukum Adat dalam Rekonstruksi Hukum Pidana di Indonesia
Pembaharuan Hukum Pidana bukan hanya menyangkut aturan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya. Seperti pendapat Gustav Radbruch, Memperbaharui hukum pidana tidak berati memperbaiki hukum pidana, tetapi menggantikannya dengan lebih baik.[6] Pendapat Radbruch berhasil diterapkan oleh Polandia dengan KUHP Baru sejak tahun 1969, demikian pula Swedia tahun 1965 yang diibaratkan  Simsons bahwa apabila KUHP itu seperti gedung maka “batu-batu dari gedung lama itu tidak ada sama sekali yang tetap pada tempatnya”.[7]
Pembaharuan hukum pidana haruslah dilakukan secara menyeluruh dan sistematis dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat. Jadi, ukuran untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan bergantung pada nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di masyarakat mengenai apa yang benar, baik, bermanfaat atau sebaliknya. “Das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird  mit  dem volke” yang berati hukum itu tidak dibuat, tetapi berada dan berkembang dengan jiwa bangsa seperti pendapat Von Savigny.
Menurut Muladi, KUHP Nasional di masa-masa datang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru. Khusus sepanjang yang menyangkut alasan sosiologis, hal ini dapat menyangkut yang bersifat ideologis maupun hal-hal yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia sepanjang tetap dalam kerangka bagian budaya bangsa (subsulture) dan bukan merupakan budaya tandingan (counter culture).[8]
Sebagai implementasi pemikiran Muladi itu, dalam Rancangan KUHP Baru telah memuat suatu rumusan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan yang dilakukan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan mengakui adanya hukum yang hidup atau hukum adat yang berlaku (Pasal 1  (3)). Jadi selain adanya asas legalitas sebagai asas yang fundamental bagi negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum juga mengakui adanya hukum adat yang masih hidup untuk daerah-daerah tertentu.
Dengan perumusan pasal 1 (3) itu maka hukum adat dapat menjadi sumber hukum positif dalam arti hukum pidana adat dapat menjadi dasar hukum pemeriksaan di Pengadilan dan juga sebagai sumber hukum negatif yaitu  ketentuan-ketentuan hukum adat dapat menjadi alasan pembenar, alasan memperingan pidana atau memperberat pidana.
Pengaruh hukum pidana adat pun terlihat dalam perumusan sanksi pidana tambahan seperti tercantum dalam pasal 62 Rancangan KUHP yaitu “pemenuhan kewajiban adat”. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat hanya dapat dijatuhkan apabila secara nyata adat setempat menghendaki hal itu dan apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kegoncangan serius dalam masyarakat setempat serta tidak melanggar asas kepatutan dan kesusilaan.[9]
Dalam delik Zina, Pengaruh hukum pidana adat pun terlihat dalam perumusan makna perzinahan yaitu pada pasal 420  dan 421 Rancangan KUHP. Pada pasal 420, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat perkawinan yang sah  melakukan persetubuhan dapat dipidana. Perumusan ini mengalami perluasan karena pada KUHP ex W.V.S tidak dapat dipidana dengan delik zina apabila ada laki-laki dan  perempuan melakukan persetubuhan namun masing-masing tidak terikat perkawinan yang sah. Di dalam hukum adat, tidak diperbolehkan laki-laki dan perempuan bersetubuh apabila belum menikah karena dapat mengganggu keseimbangan nilai-nilai adat dan juga menodai kesucian tempat tinggal masyarakat adat dan bila terjadi maka harus diajukan ke pengadilan adat setempat.
Pada pasal 421 rancangan KUHP mengatur tentang laki-laki dan perempuan  yang melakukan persetubuhan  dengan sebelumnya berjanji untuk menikahi namun terjadi pengingkaran terhadap janji itu maka pelakunya dapat dipidana. Di Bali, ada tindak pidana adat lokika sanggraha yang mirip dengan perumusan pasal 421 itu. Namun tidak hanya di Bali, sebagian besar daerah adat di Indonesia pun menganut prinsip seperti yang tertulis di pasal 421 itu.
Dengan demikian, hukum adat di masa yang datang akan menjadi sumber hukum dan menjadi dasar dalam pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu hukum pidana adat sangat relevan untuk dijadikan bahan penyusunan Rancangan KUHP  yang akan berlaku secara efektif. Sehingga KUHP Baru Indonesia akan mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan sesuai dengan kebudayaan bangsa yang berasal dari jiwa serta kepribadian bangsa.
Berdasar penulisan tersebut maka di dapat beberapa kesimpulan yang pada pokoknya :
  1. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan suatu keharusan dalam hal ini adalah pembentukan KUHP baru karena KUHP sebagai kodifikasi sekarang ini telah berumur puluhan tahun dan dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda yang belum dapat menjawab permasalahan di masyarakat.

 Hukum adat yang hidup di masyarakat menunjukkan eksistensinya dalam perumusan dan penyusunan rancangan KUHP karena disadari bahwa hukum adat berkembang dan hilang bersama masyarakat. Oleh karena itu hukum pidana adat sangat relevan untuk dijadikan bahan penyusunan Rancangan KUHP yang akan berlaku secara efektif. Sehingga KUHP Baru Indonesia akan mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan sesuai dengan kebudayaan bangsa yang berasal dari jiwa serta kepribadian bangsa.



[1] Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan, Jakarta, PT Gramedia, 1974, hal. 15.
[2] Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Pramita, 1982, hal.110.
[3] Teer Haar BZN, Azas-azas Hukum Adat, Bandung, Alumni, 1979, hal.255
[4] Lesquiliier dalam Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Bandung, Alumni, 1979, hal. 226.
[5] Sudarto, Hukum Pidana 1, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hal.17
[6] Sudarto, hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru, 1983, hal. 60
[7] Ibid
[8] Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, FH UNDIP, hal.3.
[9] Penjelasan Pasal 93 Rancangan KUHP tahun 2000

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

>Beberapa Terobosan dalam Praktek Peradilan Indonesia

Posted by Ruhullaw 1980 on January 27, 2011

>- B.R.Azam,SH.MH –

Persidangan  dengan menggunakan media teleconference mengundang perdebatan panjang. Ada pendapat yang pro dan tidak sedikit yang menentangnya. Pada hal apa bila disimak lebih jauh dalam dunia peradilan di Indonesia, teleconference pernah dilakukan dalam persidangan Rahardi Ramelan, Pengadilan HAM Ad Hoc serta perkara Abu Bakar Ba’asyir. Dan untuk di Bali dalam perkara peradilan kasus Bom Bali dengan terdakwa Ali Gufron alias Mukhlas diselenggarakan teleconference dengan kesaksian wan min bin wan mat dari Malaysia.
Teleconference tidak diatur dalam KUHAP karena pembuat Undang-undang pada waktu itu tentunya tidak menyadari adanya revolusi tekhnologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat, sehingga KUHAP tidak mampu mengantisipasinya apabila mengacu secara kaku / formal legalistik Memang teleconference tidak sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf a dan pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang persidangan akan tetapi Majelis Hakim dengan tolok ukur ketentuan pasal 27 ayat (1) undang-undang No. 14 tahun 1970 yo Undang-undang No. 35 tahun 1999 mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dalam menggali, mengikuti, memahami dan mengejar kebenaran materil dalam hukum pidana, maka aspek formal hendaknya dapat ditinggalkan secara selektif. Menurut penulis, teori Langdell tidak tepat untuk dipertahankan. Teori Langdell menyatakan bahwa hukum adalah suatu ilmu eksakta, suatu ilmu hukum lebih menyerupai fisika, zoologi, botani dan ilmu kimia[1]
Pada dasarnya KUHAP dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran materil, sehingga teleconference hanyalah sekedar sarana untuk mencari kebenaran materiil tersebut, sehingga apa salahnya apabila dimanfaatkan. Semua pihak  boleh juga menguji keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut  bisa didengar oleh semua  orang. Dengan adanya kemajuan informasi dan tekhnologi  yang marak akan mewarnai perkembangan dunia hukum dan peradilan itu sendiri.
Dalam praktek di  Pengadilan apabila Tim penasihat hukum  menyatakan ketidak berhasilan Jaksa Penuntut umum dalam suatu persidangan tidak perlu disiasati dengan cara teleconference,  karena pasal 162 KUHAP mengaturnya, maka penulis berpendapat karena saksi yang telah disumpah dipenyidik kemudian dibacakan dan keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang ( pasal 162 (1),(2) KUHAP ).[2] Ada juga pendapat yang mengatakan teleconference bertentangan dengan asas kompetensi peradilan maka, apabila hal ini tetep dipertahankan peradilan Indonesia akan ketinggalan zaman dalam menghadapi revolusi tekhnologi dan informasi. Pemeriksanaan saksi jarak jauh dengan menggunakan teleconference adalah merupakan salah satu wujud  lahirnya peradilan informasi yang berjangkauan global lintas batas. Pemeriksaan melalui media teleconference mirip dengan cara pemeriksaan biasa di persidangan yang dilakukan secara lansung dan transparan. Fungsi dan tujuannya sejalan dengan proses peradilan itu sendiri yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.
Ketentuan pasal 167 ayat (1)  KUHAP disebutkan, setelah saksi memberikan keterangan  ia tetap hadir disidang kecuali Hakim Ketua sidang memberi izin untuk meninggalkan ruang sidang.dan ketentuan tersebut secara tekstual dituntut kahadiran seorang saksi secara fisik diruangan persidangan. Akan tetapi, kenyataannya untuk menegakkan kebenaran materiil yang bermuara pada keadilan dalam praktek  sedikit telah ditinggalkan. Misalnya secara faktual Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 juli 1991 dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah dipenyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipesidangan, dimana keterngannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian dibawah sumpah. Dalam konteks tersebut diatas maka dunia peradilan telah melakukan suatu terobosan dimana kehadiran saksi secara fisik didepan persidangan adakalanya disimpangi.[3]
Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP  alat bukti dikenal berupa  keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, kelima limitasi alat bukti tersebut yang ditapkan dalam praktik peradilan Indonesia deawasa ini.  Apabila dijabarkan ke lima limitasi alat bukti disatu sisi dapat menguntungkan, akan tetapi disisi lain dapat pula merugikan. Dikatakan menguntungkan karena secara limitatif ke lima limitasi alat bukti sebagai tolak ukur adanya kepastian hukum untuk dapat membuktikan seseorang bersalah atau tidak. Dikatakan merugikan  dengan adanya limitasi demikian akan membelenggu Hakim dalam mencari kebenaran materiil untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan kemajuan zaman dan tekhnologi  maka alat bukti lainnya seperti film, teleconference, sampel darah, pita suara dan lain sebagainya relatif kurang diakomodir sehingga penerapannya menimbulkan prolematik
Perkembangan hukum yang relatif pesat tidaklah cukup diatur dalam suatu perundang-undangan. Konsekuensi pengaturan limitasi alat bukti sebagaimana ketentuan KUHAP diatas maka di Indonesia yang dikejar adalah keadilan undang-undang, bukanlah keadilan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pada dasarnya keadilan undang-undang bernuansa dan akhirnya bermuara kepada aspek formal legalistik. Titik tertinggi dan keadilan yang formal legalistik ini tentu sepintas membuat para pemegang kebijakan aplikatif sebagai corong undang-undang. Apabila direnungkan lebih filsafati aspek ini tentu terpulang kepada dunia pendidikan itu sendiri pada dasarnya kurikulum dunia pendidikan memang mengacu kepada aspek formal legalistik. Kalau ini selalu diterapkan tunggulah kematian ilmu hukum.[4] Contoh faktual adalah teleconference dimana karena tidak diatur dalam KUHAP maka tidak dapat diterapkan. Pada hal sebenarnya muara dari penegakan hukumi dealnya harus relatif tertuju kepada kebenaran materiil lah yang harus dicari, sehingga aspek yang bersifat administratif, formal dan relatif kurang substansial, hendaknya ditinggalkan.Bagaimana menyiasati teleconference sebagai bentuk kemajuan teknologi dalam hukum acara pidana sebagai salah satu cara mendapatkan kebenaran material dapat terealisir untuk masa ke depan ? penulis, condong apabila KUHAP dilakukan sebuah revisi khususnya dalam limitasi alat bukti. Mungkin, kini setelah KUHAP berumur 24 tahun, kelima alat bukti dalam KUHAP sudah saatnya sudah dihapus atau ditinggalkan. Pada dasarnya setiap atau semua alat bukti dapat diajukan sebagai bukti, kecuali undang-undang menentukan lain, diserahkan kepada pertimbangan Hakim. Dengan pembuktian yang demikian memang membawa beberapa implikasi di dalamnya seperti sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Akan tetapi, apabila dikaji lebih mendalam sebenarnya secara diam-diam azas tersebut dalam praktek peradilan di Indonesia telah diterapkan. Misalnya sebagai contoh konkret menurut kajian teoritik sistem pembuktian yang diatur ketentuan pasal 183 KUHAP yang menyebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan titik tolak demikian, menurut kajian teoritik dan pandangan doktrina, maka sitem pembuktian yang dianut pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian secara negatif. Akan tetapi, bagaimana dalam praktenya ? ternyata, sistem pembuktiannya telah bergeser menjadi sistem pembuktian secara positif oleh karena walaupun Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi telah didukung oleh dua alat bukti, maka Hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena ini, apabila polarisasi pemikiran limitasi alat bukti dalam revisi KUHAP mendatang dihapuskan, maka membawa kosekuensi kepada sistem pembuktian yang dianut menjadi sistem pembuktian bebas.
Disamping itu, implikasi yang pasti timbul adalah kebebasan Hakim yang terlampau bebas. Konteks ini sebenarnya dapat diminimalisir dengan adanya rambu-rambu untuk menjaga agar kebebasan Hakim dipergunakan sebagaimana mestinya berupa adanya katup pengaman, seperti pedoman pemidanaan. Selain itu, implikasi yang timbul maka sistem hukum Indonesia akan bergeser bukan lagi menjadi Eropah Kontinental akan menjadi “quasi” Eropah Kontinental dengan Anglo Saxon/case law. Aspek ini sebenarnya tidaklah perlu dirisaukan, oleh karena sekarang dunia baik sistem anglo saxon maupun Eropah Kontinental tidak ada yang mnganutnya secara murni, begitupun dengan  Belanda, sebagai sumber utama hukum Indonesia telah meninggalkan kemurnian sistem Eropah Kontonental dalam hukum pembuktiannya. Dengan adanya sistem pembuktian baru dalam KUHAP mendatang, maka bukan saja teleconference dapat diakomodir, akan tetapi seiring perkembangan zaman dan tekhnologi maka bukti modern lainnya relatif dapat diterapkan dalam praktek peradilan guna mendapatkan kebenaran materiil dan keadilan sesuai dengan harapan masyarakat

[1] Langdell, Sosiologi of Law, sebagaimana dikutip oleh Dragan Milovanovik, Sosiologi of law, Newyork, hal.4
[2] Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
[3] Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 661 K/Pid/1988, tanggal 19 Juli 1991.
[4] Ade Saptomo, Orasi Ilmiah, yang disampaikan pada Dies Natalis ke-54 Fakultas HukumUniversitas Andalas, Padang, pada tanggal 5 September 2005.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

>Hambatan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Minangkabau

Posted by Ruhullaw 1980 on January 27, 2011

><!–[if !mso]> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } <![endif]–>

    B.R.Azam,SH.MH –
Korupsi merupakan fenomena menarik yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga melanda Negara-negara di dunia, khususnya Negara berkembang. Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu Negara karena masalah korupsi telah ada ribuan tahun yang lalu. Perkembangan korupsi di Indonesia saat ini menjadi masalah yang luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.
Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan yang dianggap wajar dan lumrah ini seiring berjalannya waktu akan menjadi bibit-bibit korupsi  yang nyata.
Kebiasaan yang menjadi bibit tindak pidana korupsi disadari atau pun  tidak disadari merupakan warisan perbuatan yang telah dilakukan oleh masyarakat di masa yang lalu. Bahkan ada beberapa kebiasaan yang merupakan adat masyarakat setempat. Seperti diketahui, Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadat yang menurut Van Vollenhoven dapat dikualifikasikan dalam 19  daerah hukum adat (rechtskring).

Minangkabau (Sumatera Barat) adalah salah satu daerah adat yang masih eksis sampai saat ini. Seperti halnya Indonesia, Minangkabau adalah negeri hukum, namun lingkup berlakunya hanya di tanah pusaka “Bundo Kanduang” dan untuk orang Minangkabau semata serta tidak terkodifikasi. Oleh karena itu dikenal dengan sebutan Hukum Kekerabatan Minangkabau (verwantschaprecht).
Di daerah Minangkabau ini,sebagaimana daerah lainnya di Indonesia pun tidak terlepas dari tindak pidana korupsi. Pola dan modus operandi tindak pidana korupsi semakin beragam. Namun hal itu tidak terlepas dari dinamisnya masyarakat dalam bertindak dan bertingkah laku. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selalu mempunyai hambatan dan rintangan dari berbagai sudut. Oleh karena itu dalam makalah ini Penulis mencoba mencari dan menggambarkan hambatan yang ada dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah Minangkabau.
Korupsi berasal dari perkataan corruptio yang berarti kerusakan. Menurut Kamus Istilah Hukum Latin – Indonesia, corruptio berati penyogokan.[1] Sedangkan menurut Sudarto adalah :
“Perkataan korupsi semula hanyalah bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya adalah di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
Dalam konsiderans peraturan tersebut dikatakan antara lain bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara  dan perekonomian negara yang oleh khalayak dinamakan korupsi  perlu segera menetapkan sesuatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan usaha memberantas  korupsi…..”[2]
William Chamblis, pakar dan guru besar sosiologi hukum pidana yang melakukan studi tentang peranan hukum (undang-undang) dalam upaya menanggulangi kejahatan, mengetengahkan teori yang ditopang oleh penelitian yang representatif, mengetengahkan ajarannya sebagai berikut :
“ Orang dalam melakukan kejahatan “didorong” oleh dua alasan. Pertama, alasan ekspresif, yang spontan (tanpa memikirkan akibatnya) dan kedua, dorongan instrumental, yaitu alasan untuk lebih meningkatkan keadaan yang telah dimilikinya dengan melakukan “kejahatan” yang umumnya cukup tersembunyi (padahal tanpa berbuat kejahatan pun ia sudah hidup cukup layak). Di samping itu, si pelaku takut akibatnya. “[3]
Sedangkan Menurut Andi Hamzah, Korupsi dilatarbelakangi beberapa faktor antara lain:[4]
  1. Kurangnya gaji Pegawai Negeri Sipil  dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
  2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
  3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang akan memberikan peluang orang untuk korupsi.
  4. Modernisasi mengembangbiakan korupsi.
Syed Hussein Alatas menjelaskan tentang sosiologi korupsi yaitu tentang sebab-sebab terjadinya korupsi adalah: [5]
a.       Ketiadaan atau Kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
b.      Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika
c.       Kolonialisme
d.      Kurangnya pendidikan
e.       Kemiskinan
f.       Tiada tindak hukuman yang keras
g.      Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi
h.      Struktur pemerintahan
i.        Perubahan radikal, dimana tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional
j.        Keadaan masyarakat, dimana korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan
Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut di atas ternyata korupsi bukan hanya dikarenakan sistem hukumnya yang lemah. Namun lebih berorientasi kepada masyarakatnya sebagai subyek hukum itu sendiri. Masyarakat mempunyai pengaruh yang besar dalam perilaku koruptif ini karena hubungan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri sangat kompleks dan bergerak dinamis.
Minangkabau merupakan salah satu daerah adat yang masih memiliki hukum adat dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Minangkabau seperti halnya masyarakat adat di daerah lain di Indonesia mempunyai persekutuan hukum (rechtgemeenschap). Persekutuan Hukum yang terdapat di Minangkabau merupakan Persekutuan Hukum Geneologis, yaitu persekutuan karena ikatan keluarga dan sama-sama tinggal di satu tempat dan mempunyai kepentingan bersama.
Persekutuan karena ikatan keluarga ini menganut prinsip silsilah keturunan yang diperhitungkan melalui garis ibu atau disebut matrilineal.  Sedangkan yang berkuasa seorang laki-laki yang disebut mamak rumah atau tungganai, yaitu saudara pria sekandung menurut garis ibu serumah gadang untuk menjadi pembimbing  anggota-anggota keluarga yang terdekat disebut kemenakan. Pada umumnya saudara laki-laki yang tertua sekaligus juga menjadi mamak kepala waris dari kaumnya.
Selain dari mamak rumah ada lagi mamak-mamak yang memegang kendali pengaturan dan pemeliharaan dalam kekuasaannya masing-masing yaitu mamak kaum, mamak suku yang berpangkat penghulu dan diberi gelar Datuak dari gelar pusaka kaumnya (sako), turun temurun dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan.
 Pada awalnya, masyarakat Minangkabau mendirikan perkampungan di atas bukit yang dikenal dengan taratak. Kemudian taratak itu semakin banyak dan ramai berkembang menjadi dusun, dusun menjadi koto, koto menjadi kampuang, kampuang menjadi nagari. Nagari pertama menurut Tambo Alam Minangkabau adalah nagari Pariangan-Padang Panjang terletak di daerah Gunung Merapi.
Orang Minangkabau sesungguhnya tidak mengenal istilah Hukum Adat tetapi sepanjang adat. Istilah hukum adat berasal dari Snouckhourgronje sebagai terjemahan adatrecht. Prof.Hazairin mengatakan bahwa keistimewaan Hukum Adat Minangkabau terletak pada rasa kebangsaan, pada penghargaan terhadap kebudayaan, bukan pada individual, melainkan pada rakyat yang ada di perkampungan, dan urusan adat adalah sebagian dari jiwanya meliputi hak dan perihal hidupnya.[6]
Berdasarkan pendapat Prof.Hazairin tersebut dapat diketahui bahwa  masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi kekerabatan ikatan keluarga yang ada dengan mengedepankan prinsip kolektifitas berdasarkan lokasi wilayah tempat tinggalnya. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat Minangkabau berpegang teguh pada adat yang berlaku. Kehidupan Pemerintahan di Minangkabau pun terikat dengan sistem kekerabatan yang ada.
Permasalahan akan muncul apabila terjadinya suatu tindak pidana. Persekutuan yang erat diantara masyarakat Minangkabau bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum, di sisi lain akan menghambat penyelesaian hukum ini.
Dalam tindak pidana korupsi, ada beberapa celah yang dimungkinkan dilakukan yaitu pada saat perencanaan (anggaran), pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Sebagai contoh adalah pada saat adanya suatu proyek pengadaan dan pembangunan fasilitas Negara. Persekutuan yang erat ini tentunya memberi dampak bagi para pelaku di dalamnya. Misalnya Pimpro dari suatu proyek adalah kemenakan Mamak. Sedangkan Pemilik Perusahaan yang mengajukan diri untuk melaksanakan proyek adalah sang Mamak itu sendiri, bagaimana mungkin kemenakan menolak proposal Mamaknya itu padahal di alam Minangkabau berlaku kemenakan seperintah mamak.
Kondisi itu seperti dimaksudkan oleh Andi Hamzah tentang latar belakang terjadinya tindak pidana korupsi yaitu latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi. Kebudayaan dalam arti ini adalah kebudayaan Minangkabau.
Dalam proses pemberantasan  tindak pidana korupsi juga menemui hambatan di Minangkabau. Kemenakan tidak akan pernah mau apabila mamaknya ataupun Datuk ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kemenakan harus tahu bacapek kaki, baringan tangan yaitu menyelenggarakan dan memikul segala buruk dan baik yang terjadi dengan mamaknya. Sehingga dapat dibayangkan apabila mamak-mamak di tahan dan diproses secara hukum maka para kemenakan akan kehilangan pegangan hidupnya sebab mamak “Ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito”.
Masyarakat Minangkabau mempunyai tujuan hidup yang disebut Masyarakat nan Sakato yang terdiri dari 4 unsur.  Unsur-unsurnya yaitu Saiya Sakato, Sahino Samalu,  Anggo Tanggo dan Sapikue Sajinjing.[7] Kehidupan kelompok sesuku sangat erat. Hubungan Individu sesama anggota kelompok kaum sangat dekat bagaikan suatu kesatuan yang tunggal-bulat. Kedekatan hubungan dalam kelompok suku ini menjadikan harga diri individu melebur menjadi satu menjadi harga diri kelompok. Apabila terjadi suatu masalah maka akan diselesaikan dengan cara “awak samo awak”.  Kesetiaan terhadap kaum-kerabat dan rasa kesatuan-persatuan diungkapkan dengan kata-kata Tagak basuku mamaga suku untuk membentengi kepentingan bersama dalam serasa dan semalu.
Konsepsi adat tersebut tentunya akan memberikan gambaran betapa sulitnya pemberantasan korupsi di Minangkabau. Lebih jauh lagi, konsepsi itu merupakan suatu bibit terjadinya tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu walaupun Undang-undang No. 31 tahun 1999. jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan landasan hukum bagi masyarakat dan penegak hukum untuk menyikapi perilaku korupsi yang semakin mewabah, namun dalam teknis pelaksanaannya khususnya di Minangkabau  akan menemui hambatan-hambatan. Sehingga makna Hukum sebagai kaedah yang bersanksi yang berat ringannya tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan-anggapan, serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan merupakan suatu tantangan untuk diterapkan dalam lingkup Sumatera Barat/Minangkabau.
Hambatan itu akan memudar setelah memahami esensi bahwa perilaku korupsi bukanlah suatu kewajaran dan tidak patut menerima perlindungan menurut kekerabatan yang ada. Pemahaman ini seharusnya membawa ke arah lebih baik dari masyarakat dalam menyikapi perilaku-perilaku korupsi. Keberadaan Undang-undang No. 31 tahun 1999. jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukanlah sesuatu yang ada tanpa melalui proses penyerapan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sebab Hukum yang berlaku yang mengatur masyarakat tidak mengalir secara langsung  dari dasar hukum normatif. Prinsip-prinsip abstrak itu harus dikonkretkan dalam suatu tata hukum tertentu supaya berlaku.[8]
Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan membabat rumput karena memberantas korupsi adalah layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit yaitu penyakit masyarakat. Oleh karena itu diperlukan diagnosa dan kesimpulan serta “treatment” yang tepat  agar virus penyakit tersebut bukan hanya dicegah akan tetapi dikemudian hari tidak akan terulang lagi.
Menghadapi korupsi adalah menghadapi sosok manusia yang sedang sakit parah yaitu manusia psikopat bukan hanya kleptoman karena si sakit sangat bahagia atau memperoleh kesenangannya di atas penderitaan orang. Namun juga pelaku korupsi akan berusaha mencari perlindungan agar terbebas dari dugaan melakukan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan eratnya sistem kekrabatan terutama terjadi di Minangkabau.
Masalah korupsi ini tidak akan menjadi rumit apabila semua individu / manusia dalam masyarakat itu mempunyai pandangan yang sama tentang persepsi korupsi. Kesamaan definisi korupsi di dalam diri setiap individu akan membuat setiap orang mampu berpikir dan bertindak untuk tidak melakukan korupsi.
Hukum bersama-sama masyarakat berbuat sebagai kaidah dan norma dalam pembentukan perilaku yang baik dan terkendali. Apabila hukum terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia mengakomodasi segala permasalahan, maka hukum dapat bekerja dengan baik dan bersifat fleksibel. Sebaliknya hukum akan menjadi antagonis atau berseberangan dengan masyarakat manakala hukum masih berada pada pijakan yang tertutup terhadap adat yang berlaku.

Berdasarkan tulisan ini, maka didapat suatu kesimpulan yang pada pokoknya adalah: Persekutuan Hukum yang terdapat di Minangkabau merupakan Persekutuan Hukum Geneologis, yaitu persekutuan karena ikatan keluarga dan sama-sama tinggal di satu tempat dan mempunyai kepentingan bersama. Dalam proses pemberantasan  tindak pidana korupsi menemui hambatan di Minangkabau. Kemenakan tidak akan pernah mau apabila Ninik Mamak, ataupun Datuk/Penghulu ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kemenakan harus tahu bacapek kaki, baringan tangan yaitu menyelenggarakan dan memikul segala buruk dan baik yang terjadi dengan mamaknya. Hal ini menunjukkan adanya Kesetiaan terhadap kaum-kerabat dan rasa kesatuan-persatuan untuk membentengi kepentingan bersama dalam serasa dan semalu.



[1] S.Adiwinata, Kamus Istilah Hukum-Latin-Indonesia, (alih bahas). PT Intermasa, Jakarta, cetakan 1, 1977, halaman 30.
[2] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 115
[3] Soedjono Dirdjosisworo, Kriminalitas Pasca-Pemilu 2004, Harian Umum Pikiran Rakyat, tanggal 20 Desember 2004, hlm. 20.
[4] Masyarakat Transparansi Indonesia : Studi tentang Pertanggungjaaban dalam Pembuatan Keputusan Peradilan. Lampiran Tim Kerja Bidang Hukum, Jakarta, 1995.
[5] Syed Hussein Alatas dalam Edi Yunara, “Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.5.
[6] Dt.B.Nurdin Yakub, Hukum Kekerabatan Minangkabau Jilid 1, CV.Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1995, hal.26.
[7] Amir, MS. Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, PT.Mutiara Sumber Widya,Jakarta, 2001, hal.111
[8] Theo Huibers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yayasan KanisiusYogyakrta, 1982, hal. 294

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

>Bank Sebagai Sasaran dan Sarana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)

Posted by Ruhullaw 1980 on January 26, 2011

>

– B.R.Azam,SH.MH –
Pada bulan Juni tahun 2001, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang masuk ke dalam daftar hitam FATF (Financial Action Task Force). Indonesia dianggap negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Hal ini dikarenakan pada waktu itu Indonesia belum memiliki sistem dan langkah-langkah nyata dalam pemberantasan money laundering antara lain belum memiliki undang-undang yang menyatakan bahwa money laundering sebagai suatu tindak pidana dan belum memiliki lembaga yang secara khusus bertanggung jawab menangani money laundering.
Predikat sebagai NCCTs (Non-Cooperatitive Countries and Territories) diberikan kepada suatu negara yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan money laundering. Dengan adanya predikat sebagai NCCTs membawa dampak negatif diantaranya dikenakan counter measures, yang berakibat misalnya penolakan oleh negara lain atas Letter of Credit (LC) yang diterbitkan oleh perbankan di negara yang terkena counter measures tersebut.
Masuknya Indonesia ke dalam daftar NCCTs membuat pemerintah Indonesia berusaha keras untuk segera keluar dari daftar tersebut. Usaha yang pertama adalah membuat peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan standar internasional dan yang kedua adalah menetapkan beberapa upaya preventif dan represif agar tindak pidana tersebut dapat dicegah dan diberantas.
Kegiatan pencucian uang ini secara universal telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana dan tergolong white collar crime.[1] Bahkan karena modus operandinya yang umumnya bersifat lintas Negara maka pencucian uang telah dianggap sebagai tindak pidana internasional (international crime).[2]
Kegiatan money laundering merupakan ancaman bagi perbankan karena pada dasarnya perbankan dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Dalam hal ini bank menghadapi berbagai risiko seperti risiko reputasi, risiko hukum, risiko operasional dan risiko konsentrasi.
Kegiatan pencucian uang merupakan usaha dari pelaku terhadap uang yang semula merupakan uang haram (dirty money) diproses sehingga menghasilkan uang bersih (clean money) melalui jalan “penyesatan” (imaze). Proses pencucian uang ini biasanya menggunakan lembaga-lembaga keuangan seperti Pasar Modal atau bank. Yang menjadi permasalahan adalah :
1.      Bagaimana modus operandi tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang?
2.      Apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan bank sebagai sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang?
Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor :  10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan :
“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Bank itu sendiri dalam Pasal 1 ayat (2) mempunyai definisi: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Secara garis besar sistem bank terbagi menjadi 4 (empat macam) yaitu: Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Syariah. Bank Sentral, adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank pimpinan penguasa moneter mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada. Bank Umum, yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Bank Tabungan, yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tanbungan sedangkan usahanya terutama membungakan dananya dalam kertas berharga. Bank Pembangunan, yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi baik pusat maupun daerah yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
Bank sebagai industri keuangan telah menjadi tradisi tempat transaksi keuangan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk melakukan transaksi keuangan berupa pencucian uang. Bank sebagai industri keuangan banyak menawarkan jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Tindakan bank ini menurut N.H.T. Siahaan “… merupakan sarana yang paling efektif dan canggih untuk memudahkan Money Laundering[3].
Pencucian uang tidak hanya berbahaya bagi perekonomian nasional saja akan tetapi juga terhadap bank itu sendiri. Masalah ini sesuai apa yang dikemukakan oleh Sjahdeni yang dikutip oleh NHT Siahaan ada 3 klasifikasi tindak pidana perbankan[4]. yaitu  :
1.      Tindak pidana perbankan dilakukan oleh bank yang mengganggu atau membahayakan system moneter;
2.      Tindak pidana Perbankan  yang dilakukan oleh Bank yang mengganggu atau membahayakan system pembayaran;
3.      Tindak pidana Perbankan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga terhadap suatu bank yang membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut.
Di dunia perbankan dikenal adanya rahasia bank. Tinjauan teori tentang rahasia bank ada dua pendapat. Yang pertama teori rahasia bank bersifat mutlak, yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori yang kedua adalah rahasia bank bersifat nisbi, yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu kepentingan mesialnya demi kepentingan negara.[5]
Ketentuan rahasia bank terdapat dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Teori yang mendasari ketentuan rahasia bank di Indonesia yaitu teori nisbi sehingga pemberian data dan informasi yang menyangkut kerahasiaan bank kepada pihak lain dimungkinkan. Kemungkinan pembukaan kerahasiaan bank dapat dilakukan apabila adanya suatu kepentingan umum berupa kepentingan :
1.            Perpajakan
2.            Penyelesaian piutang yang ditangani oleh BUPLN/PUPN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara)
3.            Peradilan baik untuk perkara pidana maupun perdata
4.            Kepentingan kelancaran dan keamanan kegiatan usaha bank, termasuk didalamnya permintaan pembukaan rahasia berdasarkan kuasa dari nasabah penyimpan itu sendiri atau permintaan ahli waris yang sah.
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor :  15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diperbaharui Undang-Undang Nomor :  25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor :  25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor :  15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendefinisikan money laundering adalah perbuatan menempatkan, mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan.[6]
Kegiatan pencucian uang dan kejahatan perbankan dapat berjalan secara bersamaan dan bekerja sama serta saling menguntungkan. Masing-masing kegiatan mempunyai modus operandi. Kerja sama bank dengan kegiatan pencucian yang paling tidak sebagai berikut :
1.   Pejabat bank tidak mematuhi ketentuan-ketentuan bank yang diwajibkan ;
2.   Pejabat bank dapat melakukan kolusi untuk memudahkan transaksi;
3.   Manajemen bank kurang cermat meneliti identitas nasabah;
4.   Pihak bank dapat berlindung dibelakang ketentuan rahasia bank 
Tindak pidana dibidang perbankan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasaran. Bank sebagai sasaran terdapat dua pola  sebagai berikut :[7]
1.   Kegiatan  Money Laundering
2.   Advance fee fraud, yaitu perbuatan penipuan dengan jalan menjanjikan akan menyedia-kan sejumlah dana/meminjamkan uang atau melakukan sesuatu dengan meminta uang jasa terlebih dulu, dan setelah uang jasa perantara diterima, ternyata dana/ pinjaman uang yang dijanjikan  tidak ada. Advance fee fraud ini sering melibatkan para penguasa atau tokoh yang berpengaruh dari suatu Negara.
Bank sebagai sarana dapat dengan cara mendirikan bank fiktif (Phantom Bank) dan bank gelap. Phantom bank atau shell bank, yaitu bank tanpa asset. Pendirian bank semacam ini dapat terjadi apabila fungsi pengawasan bank tidak efektif atau tidak jalan. Bank gelap maksudnya adalah  berdirinya bank tanpa memiliki surat izin menurut   ketentuan undang-undang perbankan. 
Tindak pidana Pencucian Uang dilakukan melalui kegiatan perbankan dapat terjadi melalui  tiga tahapan Placement, Layering dan Integration[8]. Pada tahapan Placement. upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan terutama ke dalam sistem perbankan atau tindakan dilakukan seperti menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing. Bentuk kegiatan ini dapat berupa :[9]
a.       Menempatkan dana pada bank, pada kegiatan ini dapat diikuti pengajuan kredit/pembiayaan.
b.      Menyetorkan uang kepada Penyedia Jasa Keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
c.       Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
d.      Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit /pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/ pembiayaan.
e.       Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan   pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.
Tahap  Layering, yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada bank sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat me-ngetahui asal usul harta kekayaan itu. Tahap ini juga dapat dilakukan dengan cara mentransfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari suatu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah jumlah uang, mentransfer dalam bentuk valuta asing. Bentuk kegiatan ini dapat berupa :[10]
a.       Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah / negara.
b.      Menggunakan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
c.       memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan usaha yang sah mapun  shell company.
Menurut N.H.T. Siahaan kasus kejahatan bank dibedakan dalam tiga golongan :[11] 
1.   Modus operandi menyangkut legalitas bank; kegiatan ini terjadi dalam bentuk usaha bank tanpa izin,  usaha serupa kegiatan bank.
2.   Modus operandi menyangkut lalu lintas giral; kegiatan ini dapat berupa menggunakan sarana warkat-warkat bank dengan cara membuat perintah pembayaran tunai atau pindah bukuan secara tidak sah.
3.   Modus operandi menyangkut kredit bermasalah. Kegiatan inidilakukan dengan memani-pulasi kelengkapan persyaratan kredit yang menyangkut identitas maupun jaminan dengan tidak memberikan keterangan yang benar pada saat proses  maupun terjadi perikatan kredit. Manipulasi transaksi surat-surat berharga berupa commercial paper, certificate of deposito, obligasi dll. 
Walaupun banyak modus operandi yang diketahui, namum ada yang perlu diketahui secara mendalam yaitu metode yang digunakan. Modus operandi merupakan peluang untuk melakukan kegiatan. Metode  menyangkut bagaimana cara melakukan kegiatan kejahatan dari beberapa modus operandi yang ada. Metode kegiatan Pencucian Uang  dapat diketahui sebagai berikut :[12]
1.      Metode buy and sell conversions
Melalui transaksi barang dan jasa. Suatu aset dapat membeli dan menjual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual  secara harga yang lebih mahal dari harga normal dengan mendapatkan fee atau diskon. Selisih harga bayar dengan uang illegal dan kemudian dicuci secara taransaksi bisnis.
2.      Metode offshore conversions.
Uang kotor dikonversi ke suatu weilayah yang merupakan  tempat yang aman bagi penghindaran pajak (tax haven money laundering centers) kemudian didepositokan di bank yang berada di wilayah itu. Biasanya tempat yang bersifat tax haven mempergunakan rahasia bank secara ketat. Birokrasi bisnis sangat mudah untuk memung-kinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan nusaha trust  fund. Kegiatan ini pelaku mempergunakan konsultan, akuntan atau pengacara yang handal dibidang keuangan.
3.      Metode Legimate business conversions.
Kegiatan ini melalui ketentuan yang legal sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan uang kotor. Uang kotor ini dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran yang lain untuk disimpan di rekening bank lain.Biasanya pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan sebagai terminal untuk menampung uang kotor
Ada dua metode memperotekksi rahasia bank22, yaitu 
1.   Metode perlindungan moderat. 
Perlindungan rahasia bank diperaktekan di negera yang tidak tergolong tax haven, seperti Indonesia. Hubungan antara bank dengan nasabah bank tetap dianggap rahasia. Akan tetapi prinsip rahasia bank secara hukum tidak terlalu sulit. 
2.   Metode perlindungan yang ketat.
Metode ini Negara memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan bank secara ketat. Pada Negara tax haven hampir rahasia bank tidak dapat dibuka (seperti Swiss tempo dulu). Akan tetapi walau demikian masih ada kelunakannya apabila menyangkut hasil dari tindak pidana seperti korupsi atau narkotika walaupun harus melalui tahap penye-lidikan dan alasan yang sangat selektif.
Menurut ketentuan perbankan, rahasia bank tidaklah berlaku secara mutlak. Tidak mutlaknya keberlakuan rahasia bank ini dapat dimengerti untuk memberantas tindak pidana yang mempunyai hubungan keuangan dan perekonomian Negara  dengan perbankan. Seperti tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang. Undang-undang Nomor : 10 tahun 1998 tidak menetapkan secara terbatas pengecualian rahasia bank. Rahasia bank tidak berlaku atau dikecualikan  terhadap perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, untuk kepentingan perpajakan dan dalam tukar menukar informasi antar bank. Ketentuan rahasia bank ini oleh undang-undang hanya terbatas kepada nasabah penyimpan bukan nasabah debitur. Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 10 tahun 1998 Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 41 A, Pasal 42 Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A .
      Perlu diperhatikan bahwa pencucian uang dapat tumbuh dengan subur apabila rahasia bank dan prinsip tax haven berlaku secara sempurna dan ketat. Sempurna berarti nasabah diberikan perlindungan melalui ketentuan rahasia bank, ketat berarti rahasia bank tidak mudah untuk dikesampingkan atau dibuka. Salah satu keistimewaan negara tax haven adalah bahwa hukum di negara tax haven sangat melindungi rahasia bank. Oleh karena itu orang akan merasa aman menyimpan uang di negara yang menganut prinsip tax haven. Kalaupun rahasia bank dapat dibuka itu hanya dapat dibuka dengan alasan-alasan khusus dan prosudur yang sulit. Oleh karena itu usaha penerobosan ketentuan rahasia bank merupakan tindakan pencegahan terhadap pencucian uang .
Berdasarkan penulisan tersebut maka di dapat beberapa kesimpulan yang pada pokoknya :
  1. Kegiatan pencucian uang dan kejahatan perbankan dapat berjalan secara bersamaan dan bekerja sama serta saling menguntungkan. Bank sebagai sarana dapat dengan cara mendirikan bank fiktif (Phantom Bank) dan bank gelap. Phantom bank atau shell bank, yaitu bank tanpa asset.

Tindak pidana Pencucian Uang dilakukan melalui kegiatan perbankan dapat terjadi melalui  tiga tahapan Placement, Layering dan Integration. Pencucian uang terjadi lebih didasarkan oleh kelemahan pengawasan dari aparat yang berwenang disamping kelemahan undang-undang. Pencucian uang pada suatu bank akan semakin terbuka apabila rahasia bank itu diberlakukan secara ketat/mutlak.


[1] Munir Fuady, 2004. Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hal.11
[2] Ibid, hal.85
[3] N.H.T, Siahaan. 2005. Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
[4] Ibid
[5] Muhammad Djumhana, 1996. Hukum Perbankan di Indonesia,  Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 164.
[6] M.Arief Amrullah, 2004. Tindak Pidana Pencucian Uang, Malang: Bayumedia Publishing, hal.9.
[7] NHT.Siahaan,  Loc.cit
[8] Soewarsono dan Reda Manthovani, 2004, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Jakarta, CV.Malibu. hal. 4
[9] Yunus Husein, 2004. Makalah Membangun Rezim Anti Pencucian Uang Yang Efektif di Indonesia, hal. 6
[10] Ibid
[11] Ibid
[12] Sri Rejeki Hartono. 2000. Kapita Selekta Hukum Ekonomi. Bandung: Mandar Maju .

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »